Upaya Berikan Pelayanan Prima Bagi WBP Penyandang Disabilitas, Lapas Kelas II B Solok Teken PKS Dengan SLB

SOLOK KOTA -   Guna memberikan pelayanan yang prima khususnya bagi warga binaan permasyarakatan (, WBP) maupun pengunjung penyandang disabilitas, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Solok melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Solok.

PKS tersebut diteken (ditandatangani) langsung oleh Kepala Lapas Kelas II B Solok, Dr.Rio Maulana Sitorus, A.Md.IP, SH, MH, bersama Kepala SLB Negeri 1 Solok, Waluyo.

Adapun isi PKS tersebut meliputi pelatihan dan penyedia layanan bagi penyandang disabilitas baik warga binaan pemasyarakatan maupun pengunjung di Lapas Solok. Kedepannya petugas Lapas Solok juga akan mendapatkan pelatihan bahasa isyarat.

Kepala Lapas Solok, Rio M. Sitorus mengatakan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai langkah nyata Lapas Solok dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan publik berbasis hak azazi manusia (HAM). 

"Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan yang sama dengan masyarakat maupun warga binaan non disabilitas, " ungkapnya.

Dia berharap, dengan adanya PKS ini, petugas dapat memberikan pelayanan maksimal dalam memberikan akses informasi maupun penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia.

"Terima kasih kami ucapkan kepada pihak SLB Negeri 1 Solok, semoga dengan adanya PKS ini dapat membantu para petugas Lapas Solok dalam memberikan pelayanan yang baik kepada warga binaan dan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, " ungkap Rio.

Sementara itu Kepala SLB Negeri 1 Solok, Waluyo juga mengucapkan terima kasih kepada Lapas Solok atas pelaksanaan PKS ini. Menurutnya, pelayanan publik berbasis HAM memang harus diterapkan di semua Instansi Pemerintah sehingga tidak ada diskriminasi terhadap para difabel (penyandang disabilitas).

"Kami merasa terhormat dapat bekerja sama dengan Lapas Solok dalam memberikan pelayanan khusus kepada warga binaan dan masyarakat. Melalui kerjasama ini, kami berkomitmen untuk menyediakan layanan dan dukungan yang dibutuhkan, sehingga warga binaan dan masyarakat dapat mengakses hak mereka dengan lebih baik, " ucap Waluyo.